Hey, what's going on?

The Omnipotent Central Bank: Bank Indonesia (BI)

Posted by Syeilendra Pramuditya on January 3, 2013

Komplek Gedung Bank Indonesia di Jakarta

Komplek Gedung Bank Indonesia di Jakarta

Ketika saya membaca Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 48 UU No.23 Tahun 1999 itu, instinct saya mendorong saya untuk berkesimpulan negatif: “Ini negara di dalam negara!” Hal ini berdasar keraguan saya tentang bagaimana mungkin bisa menjadi sangat ekslusif, bahwa Bank Indonesia sekaligus menetapkan dan melaksanakan kebijaksaan moneter (secara independen). Ibaratnya pemerintah menjadi terbungkam, disisihkan peran aktifnya untuk mengatur kebijaksanaan ekonomi yang pasti selalu mengandung kebijaksanaan moneter sebagai derivatnya. Entah dari mana datangnya naskah undang- undang Bank Indonesia semacam itu.” – Prof. Sri Edi Swasono, Guru Besar FEUI [5]

***

Gara-gara global economic mess yang masih saja melanda dunia sejak 2008, sejak setahun lalu (2011) saya jadi tertarik dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang “ekonomi”, pemicu minat saya ini mungkin adalah banyaknya pemberitaan yang membahas masalah ini, sehingga mau tidak mau saya jadi tahu perihal ekonomi juga. Ternyata cabangnya banyak juga kalau didalami, mulai dari prinsip2 kapitalisme, central banking, fiat money, monetary inflation-deflation, economic expansion-contraction, business cycle, loan mechanisms, government bonds & securities, pasar modal, saham, dan banyak lagi..

Belakangan ini saya tertarik untuk tahu lebih banyak tentang central banking, sampai2 saya sempat juga baca2 “Modern Money Mechanics” keluaran The Federal Reserve Bank of Chicago [6], yang konon merupakan “the Bible of banking magic”. Menarik juga lho manual trik money game ini, saya merekomendasikan anda2 yang benar2 ingin mengerti bagaimana sebenarnya sistem perbankan itu “bekerja” untuk membacanya juga.

Saya juga jadi tahu kalau ternyata sesaat setelah krismon 1998 yang membuat semua orang panik, bank sentral RI dibuat menjadi sebuah superbody yang fully independent, saya juga jadi tahu kalau pihak asing diperbolehkan untuk memiliki saham di “industri” (sebenarnya apa “produk” mereka ya? hutang?) perbankan nasional sampai 99%, batas ini adalah yang  tertinggi di jagad raya.

Nah.. sampai akhirnya saya membaca UU yang berkaitan dengan bank sentral “milik pemerintah kita”: Bank Indonesia. Jadilah saya tahu kalau ternyata BI itu serupa tapi tak sama dengan bank sentral Amerika, The Fed. Ada beberapa perbedaan mendasar yang menurut saya baik, maksud saya konsep bank sentral di Indonesia itu lebih baik dari konsep serupa yang dipakai Amerika.

Berkaitan dengan posisi BI yang konon independen, ternyata BI tidak main2 lho, beberapa pasal2 UU dibawah ini adalah excerpt dari UU tentang BI yang menegaskan “kemerdekaanya”. Untuk lebih lengkapnya silahkan anda baca sendiri UU nya secara keseluruhan.

***

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia

“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.” – [1, pasal 4(2)]

“Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien.” – [4]

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.”- [1, pasal 20]

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.”- [2, pasal 11(3)]

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.”- [2, pasal 16(1)]

“Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia” – [1, pasal 1(1)]

“Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.” – [1, pasal 48]

“Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.” – [3]

“Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;” – [1, pasal 43(1a)]

“Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.”- [1, pasal 54(1)]

“Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.” – [1, pasal 55(1)]

“Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.” – [1, pasal 45]

“Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.”- [1, pasal 44(1)]

“Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.”- [1, pasal 44(2)]

“Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.”- [1, pasal 51(1)]

***

Hmm.. siapa mau menjadi “orang BI“?


Referensi:

  1. UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  2. UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
  3. http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Dewan+Gubernur/
  4. http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Negara/
  5. Independensi Bank Indonesia Yang Terbukti Runyam, Sri Edi Swasono (FEUI)
  6. Modern Money Mechanics, The Federal Reserve Bank of Chicago [here or here]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: