Hey, what's going on?

Apakah mata uang Rupiah sesuai dengan konstitusi?

Posted by Syeilendra Pramuditya on January 2, 2013

Disclaimer: saya bukanlah praktisi hukum profesional, artikel ini saya tulis berdasarkan pengetahuan yang mostly saya dapat melalui internet. Namun demikian saya tetap berusaha seakurat mungkin dan juga mencantumkan sumber2 yang se-reliable mungkin. Jika ternyata anda menemukan informasi yang kurang akurat, atau anda memiliki informasi tambahan, maka silahkan beritahu saya dengan menuliskan komentar anda. Terimakasih.

Bundel2 uang rupiah yang baru di-print dan siap diedarkan.

Bundel2 uang rupiah yang baru di-print dan siap diedarkan.

UUD 1945, sebagai supreme law of the land, merupakan sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia, dan sebagai konsekuensinya, segala sumber hukum turunan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 tidak bisa diberlakukan.

Menyangkut perihal mata uang, UUD 1945 (amandemen keempat) mengaturnya pada pasal 23b, yang berbunyi [1]:

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Perhatikan kata2 harga mata uang, lho mata uang ko ada harganya? bukankah mata uang lah yang mengukur harga barang2 lainya? Pasal ini sama persis dengan yang tertulis di naskah asli UUD 1945, hanya cara penomorannya saja yang diubah, dari pasal 23(3) menjadi 23b. Menurut saya pasal ini memang kurang eksplisit.

Anda mungkin masih ingat kalau UUD 1945 itu terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, dimana pasal2 yang kurang jelas dijelaskan pada bagian Penjelasan. Nah celakanya ternyata setelah amandemen, Penjelasan UUD 1945 dihapuskan! [2]. Mungkin alasannya karena sudah ada MK yang memiliki otoritas untuk memberi tafsir atas Batang Tubuh UUD 1945 yang dianggap kurang jelas.

Namun demikian, penjelasan naskah asli UUD 1945 atas pasal 23 tersebut ternyata cukup menarik [3]:

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Kalimat2 pada paragraf diatas memang bisa dibilang agak sedikit sulit dimengerti. Namun demikian, siapapun ahli keuangan saat itu yang menyusun paragraf penjelasan tersebut, ia mengerti bahwa barang yang digunakan sebagai pengukur harga haruslah tetap harganya. Mengenai hal ini, guru besar UI yang juga ketua MK pertama, Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam salah satu artikelnya [4] menyatakan pendapat yang serupa, berikut petikannya:

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa dalam konsep “the framers’ of the constitution”, yang dimaksud dengan harga mata uang dalam rumusan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 asli itu kurang lebih terkait dengan pengertian kurs rupiah terhadap mata uang asing. Penetapan oleh negara melalui undang-undang dimaksudkan agar nilai mata uang rupiah itu tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas secara mengambang atau ‘floating’. Kurs rupiah haruslah ‘fixed rate’, bukan ‘floating rate’.” – Jimly Asshiddiqie

Sedangkan mengenai penjelasan UUD 1945 yang ditiadakan sejak amandemen keempat, beliau berpendapat bahwa secara normatif penjelasan atas pasal 23 tidaklah berubah [4].

Saya sendiri kurang sependapat dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa harga mata uang Rupiah itu terkait dengan kurs fixed rate terhadap mata uang asing. Karena saat ini semua mata uang di dunia menggunakan sistem floating rate, tidak terkecuali US Dollar. Bagaimana bisa membuat sesuatu yang fixed dengan cara mengaitkan terhadap sesuatu yang floating? Tidak bisa.

Ternyata hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 19/1946 [5]:

Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima Gram.

Berdasarkan UU ini, dasar nilai mata uang kita adalah 0,5 gram emas/rupiah.

Saya kebetulan menemukan beberapa catatan menarik berkaitan kondisi Indonesia pada masa itu [6]:

  • Gaji minimum pegawai negeri dan buruh adalah 30 rupiah yang berarti 15 gram emas. Jika menggunakan ukuran hari ini (harga tengah = Rp. 544600/gram [7]), maka nilai 15 gram emas adalah sekitar Rp. 8,17 juta. Jelas jauh lebih tinggi dari standar gaji terendah PNS dan buruh saat ini.
  • Harga padi (=gabah?) adalah 6,9 rupiah/kwintal, yang berarti 3,45 gram emas. Dalam ukuran hari ini berarti adalah sekitar Rp. 1,88 juta/kwintal. Angka ini juga jauh lebih tinggi dari harga rata2 gabah hari ini yang hanya sekitar Rp. 0,34 juta saja [8]. Turunnya harga produk2 pertanian memang bisa dijelaskan sebagai akibat dari semakin berkembangnya IPTEK bidang pertanian yang memungkinkan produktifitas dan efisiensi pertanian menjadi berlipat2, sehingga jumlahnya melimpah ruah dan harganya menjadi turun di pasaran.

Dari angka2 diatas, kita patut bertanya:

– Apakah kondisi dan struktur ekonomi & keuangan saat itu lebih baik dari saat ini?

– Apakah distribusi kemakmuran (wealth distribution) saat itu lebih adil dibanding saat ini?

– Mengapa saat ini petani2 Indonesia yang bekerja keras menggarap lahannya, secara umum hidupnya tidaklah makmur? sedangkan orang2 di Jakarta yang bekerja di “dunia hiburan” menjadi demikian luar biasa kayanya?

Hey, what’s going on?😀

Saya tidak bisa memastikan apakah UU ini masih berlaku atau tidak, saya sudah coba cari kalau2 ada UU yang lebih baru mengenai pencabutan/pembatalan UU ini, tapi saya tidak bisa menemukan peraturan semacam itu.

Undang-undang terbaru tentang mata uang yang bisa saya temukan adalah UU nomor 7 tahun 2011 [9], dimana dalam pasal 3(1) dinyatakan:

Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.

Undang2 baru ini sama sekali tidak menyebut apapun tentang emas. Dasar nilai rupiah adalah semata2 hanyalah jumlah nol yang di print pada lembaran2 uang, nothing more (eh?!).

Disinilah kemudian pertanyaan saya muncul: Pasal 23b tentang mata uang dalam UUD 1945 amandemen keempat adalah 100% sama persis dengan pasal 23(3) UUD 1945 naskah asli. Penjelasan UUD 1945 naskah asli tentang pasal ini menyebutkan bahwa harga mata uang itu harus tetap harganya. Hal ini kemudian diperjelas lagi oleh UU no. 19/1946 (masih perlu dikonfirmasi apakah UU ini masih berlaku atau sudah dicabut) bahwa harga mata uang kita adalah 0,5 gram emas untuk tiap 1 rupiah. Lalu kenapa saat ini (berdasarkan UU no. 7/2011) harga rupiah didefinisikan hanya sebagai nilai nominal yang tercantum? apa barang bersifat fixed yang dijadikan dasar harga/nilai rupiah? seperti dinyatakan pada bagian Penjelasan dari UUD 1945 yang asli?

~ Apakah mata uang Rupiah sesuai dengan konstitusi? ~

*Saya pribadi setuju jika emas digunakan (kembali) sebagai dasar penentuan harga/nilai rupiah.

Referensi

  1. Website BAPPENAS: UUD 1945
  2. Website Depkumham: Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan dan Kenyataan
  3. Penjelasan UUD 1945 – Naskah Asli
  4. Prof. Jimly Asshiddiqie: Redenominasi Konstitusional Mata Uang Rupiah
  5. Undang-undang nomor 19 tahun 1946
  6. Masalah tanggal Mulai Beredarnya ORI dan Hari Keuangan
  7. Daily gold spot price – PT. Logam Mulia
  8. Harga gabah dan beras naik (Okt. 2012)
  9. UU nomor 7 tahun 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: