Hey, what's going on?

Wakil jabatan eksekutif: perlukah?

Posted by Syeilendra Pramuditya on April 19, 2010

Saya baru saja membaca sebuah post di sebuah portal berita, mengenai pernyataan mantan wapres Jusuf Kalla bahwa wapres kalah dari camat (dlm hal wewenang dan kekuasaan). Sebenarnya sudah bbrp lama sy sering bertanya pd diri sendiri tentang keberadaan wakil sebuah jabatan eksekutif, apa benar perlu ada?

Maksud sy dengan istilah wakil eksekutif disini adalah wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dlsb. Saya sendiri adalah termasuk orang yang menyukai struktur organisasi yang rigid dan jelas, jelas siapa atasan, jelas siapa bawahan, jelas siapa harus nurut sama siapa, jelas siapa berhak memerintah siapa, intinya struktur komando yang jelas, yeap.. seperti di militer. Saya tidak percaya bahwa dua jabatan yang dipegang dua orang yang berbeda, bisa memiliki wewenang yang benar2 setara. Bahkan dua jenis jabatan dengan hierarki yg -secara de facto– kurang jelas, bisa berbahaya bagi keseluruhan struktur organisasi.

Sekarang ambil contoh kasus wakil presiden: wapres itu apanya presiden ya?

Apa wapres itu bawahan presiden kah? kalau benar bawahan, lalu siapa bawahan wapres? dan bagaimana posisi wapres relatif terhadap para menteri, panglima militer, kapolri, dlsb? apakah diatas mereka? ataukah sejajar? atau bagaimana??? bisakah wapres memerintah menteri?? oke jawabannya jelas bisa, tapi haruskah para menteri nurut apa kata wapres?

Atau wapres itu adalah pemain cadangan terhadap posisi presiden? kalau benar cadangan, lalu apa kerjanya selama presiden baik2 saja? masa seharian main facebook? Jabatan wakil presiden itu 100% dibiayai oleh rakyat lo, dan kita bukan hanya membiayai makan dan tempat tinggal seorang wapres saja lo, tp juga ngebayarin uang bensin, pembantu2, bodyguard, perawatan istana wapres, mobil wapres, dll dll…

Atau wapres itu bertugas memberi masukan kepada presiden? hmm.. lalu apa bedanya dengan jabatan penasihat presiden? kan sama2 ngasih masukan ke presiden?

Dan sebaliknya, presiden itu apanya wapres? apa presiden punya hak utk mengganti wapresnya?

Jaman jenderal Suharto dulu mungkin ga ada masalah ttg jabatan wapres ini, kalau dilihat dari sisi kejelasan struktur komando, istilahnya anak TK juga tau siapa boss nya. Tapi perihal wapres ini jadi sedikit lebih ruwet pas jaman jenderal Yudhoyono, terutama pas Kalla yg jadi wapres.

Pasangan SBY-JK bisa dibilang lahir dari prinsip suka-sama-suka, dimana masing2 saling menyadari kelebihan dan kelemahan masing2, dan kemudian memutuskan untuk ber-kolaborasi. Jadi suka atau tidak, harus diakui bahwa sebagian dukungan yg mengalir utk SBY sebenarnya ditujukan sebagai dukungan untuk JK, atau dengan kata lain JK somehow punya hak utk meng-klaim sebagian kekuasaan presidensial yg secara de jure berada di tangan SBY, kalau sudah begini, lalu siapa boss nya dong???

Lebih dari apapun, setiap organisasi itu harus dibangun berdasarkan kemampuan orang2 didalamnya utk bekerjasama. Dan harus diingat bahwa pada umumnya manusia itu -seperti persamaan transport neutron- adalah fungsi ruang dan waktu, ia berubah seiring berubahnya posisi dan berlalunya waktu. Bayangkan jika suatu saat presiden dan wapres kehilangan kemampuan utk saling bekerjasama, tetapi mereka terpaksa harus bersama, apa jadinya??

Saya harus akui bahwa saya termasuk awam tentang konsep ketatanegaraan, jadi harap maklum kalau tulisan ini terlihat awam.:mrgreen:

Mungkin jawaban atas pertanyaan2 sy sebenarnya ada di buku2 ketatanegaraan sih, sy saja yg blm sempat baca.  Huu.. makanya baca dulu, baru nulis..:mrgreen:

Related links:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: